Rangkuman Materi PPKN Kelas 8 Bab 3
Memaknai Peraturan Perundang-undangan
A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 Ayat A UUD 1945 menegaskan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”
Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Tata urutan harus sesuai dengan prinsip prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu:
- Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
- Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
- Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
- Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
- Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
- Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Urutan diatas tidak boleh di ubah antara satu dengan lainnya, dan harus sesuai pada posisinya.
Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5, yaitu:
- Kejelasan Tujuan
- Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- Dapat dilaksanakan
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- Kejelasan rumusan
- Keterbukaan
Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- Pengayoman
- Kemanusiaan
- Kebangsaan
- Kekeluargaan
- Kenusantaraan
- Bhinneka Tunggal Ika
- Keadilan
- Kesamaan kedudukan
- Ketertiban dan Kepastian hukum
- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
1. UUD 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1).
Perubahan (amandemen) sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan.
Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD 1945, secara singkat sebagai berikut:
- Usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
- Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
- Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
- Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD:
- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
- Tetap mempertahankan NKRI.
- Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
- Melakukan perubahan dengan cara adendum, yakni menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.